Kondisi jalur sepeda di DKI Jakarta. Foto: IG @pei_adanya
Bike to Work (B2W) Indonesia menyesalkan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus pengajuan anggaran jalur sepeda pada tahun 2023. Keputusan ini menimbulkan kesan bahwa jalur sepeda tidak penting lagi.
Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima menilai program pembangunan transportasi di Jakarta mengalami kemunduran karena tidak lagi berorientasi pada mobilitas ruang publik dengan memaksimalkan pedestrian dan mengakomodir pesepeda.
“Pemikiran bahwa pembangunan Jakarta sudah tidak lagi car-oriented, mengedepankan active mobility serta mendorong mobilitas berbasis transit kami apresiasi, bahkan perlu didukung sebagai pembangunan yang berkelanjutan, sebagai cermin dari majunya peradaban kota. Sekarang orientasi itu dipaksa berhenti, dan malah mundur,” kata Fahmi Saimima dalam siaran persnya, yang diterima gowesku.com, Rabu (16/11).
Dihapusnya anggaran jalur sepeda dari APBD 2023 disebabkan adanya kritik dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang menganggap pembangunan jalur sepeda hanya menghamburkan uang daerah.
Kritik itu datang salah satunya dari politikus PDIP Gilbert Simanjuntak. Bahkan kritik senada sudah mereka lontarkan sejak jalur sepeda mulai dibangun pada 2019.
Padahal menurut B2W, kritik itu tidak berdasarkan kajian yang mendalam. Di samping itu, para pengkritik sebetulnya bersuara hanya karena manuver politis belaka.
‘’B2W Indonesia pernah meminta waktu beraudiensi dengan Komisi B ketika pro-kontra jalur sepeda di Jakarta sedang ramai. Para pengkritik tidak ada di antara anggota Dewan yang hadir dalam rapat tersebut,’’ pungkas Fahmi. []
